Didampingi LPKNI, Anggota Matrap Akan Gugat Clas Action Tuntut Keringanan Angsuran

image_pdf

PURWOREJO, FP – Keperasi  Matrap (Manunggal Transportasi Purworejo) yang beranggotakan paguyuban driver online seperi Grab dan Go-Car berencana melakukan class action menuntut kelonggaran angsuran selama satu tahun.

Ketua Koperasi Matrap, Yahya mengatakan, dasar clas action tersebut pidato Presiden Jokowi dan OJK yang akan memberi penundaan atau kelonggaran angsuran kepada debitur dimasa pandemi Covid-19.

“Kami menuntut ada kelonggaran angsuran selama satu tahun terhitung mulai 23 April 2020 hingga 23 April 2021, “kata Yahya.

Menurut Yahya, semenjak pandemi Covid-19, penghasilan para driver online mengalami penurunan tajam sehingga berimbas pada kemampuan daya angsur.

“Hampir 90 persen driver online mobilnya kredit, jadi kami merasakan sekali penurunan penghasilan akibat pandemi Covid-19 ini,”ujar Yahya.

Lanjut Yahya, sebelum ada pandemi Covid-19 rata -rata driver online bisa berpenghasilan Rp 200 perhari, namun semenjak ada wabah Covid-19, penghasilan mereka perhari hanya Rp 50 ribu. “Padahal untuk cicilan saja perbulan Rp 2 hingga Rp 3 juta,” ucap Yahya.

Pada awalnya, kata Yahya, para driver online secara mandiri mendatangi pihak bank dan leasing untuk mengajukan kelonggaran angsuran atau rilexsasi ke bank dan leasing bersangkutan.

Namun ternyata syarat dan keyentuan yang ditawarkan masing-masing bank dan leasing tidak sama seperti pidato Presiden Jokowi dan terasa masih memberatkan driver online.

“Pemahaman kami ya kelonggaran angsuran selama satu tahun seperti pidato Presiden, tapi ini ternyata berbeda, menurut mereka pidato Presiden Jokowi itu bahasa umum yang harus diterjemahkan ke bahasa perbankan dan diserahkan ke masing-masing leasing dan bank,”papar Yahya.

Sebagai contoh, ucap Yahya, ada salah satu leasing yang menerapkan kebijakan membayar 50 persen dari angsuran namun harus membayar adminitrasi tambahan sebesar Rp 300 ribu.

Kebijakan itu hanya berlaku hingga akhir bulan Juni 2020, setelah itu mereka harus mencicil seperti biasa. “Itu hanya salah satu contoh dan kami merasa masih memberatkan karena tambahan adminitrasi itu untuk apa dan jangka waktunya hanya sampai akhir Juni saja, berarti tidak ada kelonggaran selama satu tahun,”terang Yahya.

Melihat kenyataan dilapangan seperti itu upaya secara mandiri tidak membuahkan hasil seperti  yang diharapkan, maka anggota Mantrap sepakat meminta bantuan Lembaga Konsumen Nasional Indonesia (LPKNI) akan melakukan gugatan clas action.

“Tuntutan kami pokoknya minta kelonggaran angsuran selama satu tahun, jadi sesuai pidato Presiden Jokowi, selama satu tahun ini free, tidak ada angsuran,”tandas Yahya.

Sementara Agus Triatmoko, SH MH, mewakili LPKNI membenarkan pihaknya akan memberi pendampingan terhadap gugatan para ojek online anggota Matrap.

“Kalau secara nasional yang sudah memberi kuasa sebanyak 1350 orang, untuk Matrap sendiri terdapat 21 anggota yang sepakat melakukan gugatan clas action,” jelas Agus.

Disebutkan, dalam gugatan clas actioan tersebut nantinya akan dibagi menjadi tiga konsep, yakni finance roda empat, roda dua dan perbankan. ” Untuk saat ini yang sudah jalan finance roda empat,” papar Agus.

Diungkapkan, berkas gugatan clas action sudah didaftarkan dan tinggal menunggu nomer register perkara saja,” pungkas Agus. (War)





Komentar