BIAYA PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK MEMBENGKAK.

image_pdf

PELAKSANAAN Pilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang rencananya akan digelar serentak 9 Desember 2015, ternyata masih sangat membebani keuangan sejumlah daerah. Semangat efesiensi dalam penyelanggaraan Pilkada serentak sama sekali belum terlihat. Pilkada serentak di 269 daerah pada tahun ini diperkirakan akan menelan biaya sekitar Rp 6,7 trilyun. Biaya di sejumlah daerah cenderung jauh meningkat disbanding dengan pelaksanaan Pilkada sebelumnya. Membengkaknya biaya lantaran sejumlah biaya kampanye harus ditanggung negara. Dikhawatirkan, sejumlah penyelenggara Pilkada melakukan “ aji mumpung “ di antaranya dengan memasukkan pembelian kendaraan dinas dalam anggaran Pilkada.

Di Kabupaten Purworejo, pada Pilkada tahun 2010 menelan biaya sekitar Rp 9 milyar. Kini KPU setempat menganggarkan Rp 20 milyar, dengan istimasi akan terjadi dua putaran. Demikian pula di Kalimantan Tengah, pada Pilgub 2010 menelan biaya Rp 70 milyar dan kini dianggarkan Rp 102 milyar.

“ Penyelanggara Pilgub mengajukan anggaran Rp 172 milyar, termasuk pengawasan dan keamanan. Tetapi daerah tidak dapat memenuhi permintaan tersebut,” kata Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang kepada wartawan di Jakarta. Pemprov dan DPRD Kalimantan Tengah menyetujui pemberian anggaran Pilkada total sebesar Rp 126 milyar.

Di Maluku Utara, KPU Kabupaten Kepulauan Sula terpaksa menggunakan dana hanya sebesar Rp 9 milyar, dari usulan Rp 14 milyar. Kekurangannya akan dibahas kemudian.

Demikian pula untuk pelaksanaan Pilkada di Sulawesi Utara yang pada tahun 2010 menelan biaya Rp 90 milyar, untuk tahun 2015 Penyelanggara Pilkada mengusulkan Rp 200 milyar, tetapi hanya disetujui Rp 105 milyar.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pembengkakan anggaran Pilkada sebesar 40 persen dari rencana semula. Hal ini terjadi antara lain karena sejumlah penyelanggara Pilkada telah memasukkan pembelian kendaraan dinas ke dalam anggaran Pilkada. Sehingga Mendagri meminta agar sejumlah Kepala Daerah mencermati secara detail anggaran yang diajukan.

Gubernur Kalimantan Tengah Teras Narang menilai, semangat efesiensi tidak kelihatan pada persiapan penyelenggaraan pesta demokrasi. Sehingga anggaran Pilkada serentak tetap tinggi. Padalah saat Pilkada serentak digelar, kondisinya tidak sama dengan Pilkada sebelumnya.

“ Pilkada serentak tidak dari nol. Rakyat sudah terdidik dan terbiasa mengikuti pemilu. Sebagian sarana dan prasarana masih ada. Mestinya Penyelenggara Pilkada jangn berpikir dan bertindak seolah-olah semuanya serba baru, sehingga mengajukan anggaran yang tinggi.” Kata Gubernur Kalimantan Tengah.

Teras Narang yang juga mantan Ketua Komisi II dan Komisi III DPR mengharap, Penyelanggara Pilkada, yaitu KPU, Bawaslu serta aparat keamanan dapat menjaga semangat penyelanggaraan Pilkada serentak. Yaitu menjawab persoalan pemilihan umum di negeri kita yang selama ini dinilai mahal. Dia juga mendorong supaya Pilkada serentak tetap digelar tahun 2015. “ Masih ada waktu untuk menata anggaran sehingga tujuan Pilkada serentak tercapai. Daerah yang menyelanggarakan Pilkada serentak, memang bisa terganggu penyelanggaraan pembangunannya, karena APBD-nya terserap untuk Pilkada. ( Red/ A )

Komentar